MARKAS BESAR

Pemko, Kejaksaan dan Pers Tj Balai Gelar Diskusi, Soroti Peran TP4D

TANJUNGBALAI, Mediapolisi.com – Pemerintah Kota, Kejaksaan dan jajaran Pers di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumut, menggelar diskusi pengelolaan anggaran dan proyek daerah yang diduga masih menyimpan masalah, baik dalam penyelenggaraan maupun pengawasannya.

Diskusi ini dihadiri langsung Kajari TBA A. A .Gde Satya Markandeya, SH, Sekda Yusmada,SH, Kepala Inspektorat Susanto, SE, Antoni Bangun, SH Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Ketua PWI Yan Aswika,SH serta jajaran Pers lainnya. Diskusi digelar di lobby depan Kantor Kajari TBA, Jumat (18/10).

Diskusi membahas perjalanan proyek di Kota Tanjung Balai selama tahun 2019 baik yang berasal dari anggaran BKM Kotaku, Anggaran Kelurahan maupun lainnya, yang disorot Insan Pers sebagai lemah dalam pengawasan. Padahal Pemko dan Kejaksaan telah menjalin kerjasama membentuk Tim P4D.

Ketua TP4D Silitonga yang juga Kasi Intel Kejaksaan mengatakan TP4D telah berperanĀ  mengawasi kegiatan proyek di lapangan. Jika ditemui permasahan maka kontraktornya dipanggil dan diminta melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan.

Hal yang sama juga didampaikan Susanto,SE dari Inspektorat TBA. Menurut dia, kekuatiran tentang permasalahan dana di Kelurahan sebenarnya tidak perlu ada. Sebab Inspektorat dan Kejaksaan selalu mengawasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan.

“Jika ditemukan kesalahan tetap kami koreksi dan diluruskan kembali,” paparnya.

Ketua PWI Yan Aswika, SH berpendapat bahwa mekanisme pengawasan proyek pembangunan di TBA melalui TP4D memiliki sisi negatif juga. Contoh, jika ada satu proyek bermasalah dan kemudian ditangani TP4D seolah olah sudah aman saja. Padahal dalam kenyataannya tidak sepenuhnya selesai persoalannya.

Makanya, kata Yan, kalangan wartawan melakukan pemberitaan sebagai sosial kontrol terhadap proyek proyek yang diawasi TP4D. “Bukan untuk mencari cari kesalahan tetapi supaya benar benar diluruskan,” kata Yan.

BACA JUGA :  Pangdam Siliwangi Ditunjuk Jadi Pangkostrad

Ditambahkan Yan, wartawan memberitakan karena ada kesan bahwa kontraktor merasa sudah berkawan dengan pihak Kejaksaan, maka dengan seenaknya mengerjakan proyek dengan mengabaikan ketentuan yang ada di dalam spek teknis proyek.

Kondisi ini, kata Yan, juga diperlemah oleh keterbatasan SDM di kelurahan yang tidak memahami mekanisme pengawasan proyek sebab tidak mengerti spek proyek dan segala tetek bengek di dalam pekerjaan proyek.

Menanggapi hal itu, Kajari Tanjungbalai – Asahan (TBA)
A. A .Gde Satya Markandeya,SH mengatakan, pihaknya sejak awal proses pendampingan pengawasan melalui TP4D sudah meminta kepada pihak proyek agar menampilkan nama dan Plank proyek serta meminta media juga ikut memonitor perjalanan proyek.

Menurut Kajari berdasarkan informasi yang dia peroleh, sistim pengawasan proyek melalui TP4D sudah berjalan dengan baik. Saat pemeriksaan proyek, petugas meminta rekanan memperlihatkan dokumen sebenarnya. “Jika tidak, maka pekerjaannya kita putus,” papar Kajari.

Meski demikian, Kajari tidak menutup kemungkinan ada keterbatasan jajarannya dalam proses pendampingan di TP4D sebab petugas di Kejaksaan juga punya pekerjaan utama di kantor.

Berkaitan dengan itu, Kajari meminta jika memang ada pekerjaan proyek di Kelurahan yang menyimpang dia meminta supaya melaporkan langsung ke kantor Kejaksaan.

Sementara itu, Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada, SH menyatakan Pemko TBA menyampaikan apresiasi terhadap TP4D yang telah melakukan pengawasan proyek pembangunan di bumi Tanjung Balai.

Sekda berharap kerjasama Pemko dan TP4D pada tahun 2020 akan berjalan lebih baik lagi.

Yusmada berjanji akan memanggil pihak pihak yang terkait dalam pekerjaan proyek pada awal tahun 2020. Bila ditemukan penyimpangan maka akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. (Auda)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close