LIPUTAN UTAMA

Tim Pemulihan Aset Pertamina Desak P2TL PLN UP3 Lenteng Agung Tindak Tegas Dugaan Pencurian Listrik

JAKARTA – Proses pembongkaran empat titik meteran listrik oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lenteng Agung di Jalan Buntu 2, RT 006 RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang merupakan lahan Pemulihan Aset Pertamina, sepertinya tidak digubris. Eksekusi yang dilakukan oleh bagian P2TL PLN UP3 Lenteng Agung tanggal 18 Januari 2021 lalu, hanya dianggap angin lalu oleh warga setempat. Tidak berselang lama setelah ditertibkan, listrik kembali nyala di lokasi tersebut.

Tanpa instalasi resmi dari PLN itu, beberapa petak rumah kontrakan dan hunian lain, sampai saat ini masih leluasa menggunakan daya listrik untuk berbagai keperluan. Hal tersebut seharusnya ada dalam pengawasan PLN. Dan sudah sepatutnya PLN mengambil tindakan tegas. Karena dugaan pencurian listrik di lokasi tersebut sudah kasat mata.

Mediapolisi.id merangkum informasi di atas dari sebuah sumber Tim Pemulihan Aset Pertamina di lapangan.

Padahal, merujuk ke Pasal 51 (Ayat 3) Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,
Berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pelaku pencurian listrik juga bisa diproses dengan Pasal 362 KUHP.

Sangat disayangkan, ancaman pidana itu, seolah tidak menyurutkan warga untuk melakukan pelanggaran.

Menanggapi informasi dugaan pencurian listrik itu, Andi Baskara, Manager Transaksi Energi dan Ikwanul Arif, Supervisor Pengendali Susun, PLN UP3 Lenteng Agung menjelaskan sikap PLN atas masalah tersebut ketika dikonfirmasi.

” PLN akan menindak-lanjuti aduan terkait dugaan pencurian listrik tersebut. Karena sudah kewajiban PLN menyikapi setiap aduan dari konsumen,” jelas Andi menjawab pertanyaan media ini.

BACA JUGA :  Soni Eranata alias Maaher At Thuwalibi Ditangkap Polisi

Seterusnya, ia menambahkan bahwa PLN akan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai prosedur. Jika memang hal itu terbukti setelah dilakukan pengecekan lapangan, PLN akan melakukan tagihan susulan dan pembongkaran kembali jaringan listrik yang ada di lokasi. Tentu, sikap persuasif dan hati-hati menangani masalah ini lebih dikedepankan. Karena bagaimanapun juga, jika PLN melihat adanya potensi intimidasi ke petugas mereka di lapangan, mereka tidak akan mengambil tindakan pembongkaran. Barangkali opsi yang lebih tepat, sekiranya usaha persuasif tidak tercapai, adalah meneruskan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah ada di meja mereka sewaktu penertiban awal, ke ranah hukum.

Tim Pemulihan Aset Pertamina menyatakan bahwa PLN tidak bisa membiarkan adanya pelanggaran yang terang-terangan itu . Mereka mendesak agar PLN segera menertibkan kembali dan kalau perlu mengambil tindakan hukum. Supaya potensi timbulnya konflik antara warga dengan Tim Pemulihan Aset Pertamina bisa dicegah.

(Muhammad Rizal)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close